SUARA.NABIRE l DPRD Kabupaten Puncak Jaya mengklarifikasi pemberitaan yang mengatakan mereka mendukung gelar perkara Kejaksaan Tinggi (Keja...
SUARA.NABIRE l DPRD Kabupaten Puncak Jaya mengklarifikasi pemberitaan yang mengatakan mereka mendukung gelar perkara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua dalam menuntaskan tuduhan penyelewengan Dana Desa tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya yang dianggap telah merugikan negara.Pemberitaan beberapa media yang di rilis beberapa waktu lalu terkait demo pengusulan kasus Dana Desa tersebut di bantah keras oleh DPRD Kabupaten Puncak Jaya melalui Ketua Komisi B, Mendi Wonorengga, pada hari Senin (1/3/21).
Ditemui awak media di ruang sidang DPRD, Mendi Wonorengga menegaskan bahwa pemberitaan di media, baik media online maupun TVRI Papua, sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh mereka pada saat itu.
Karenanya, dirinya mewakili DPRD Puncak Jaya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak mempercayainya.
Wonorengga mengungkapkan kronologis sesungguhnya bahwa pada hari Jumat lalu, tanggal 27 Februari 2021, memang benar DPRD menerima aspirasi dari kelompok masyarakat, namun belum memberikan reaksi apa pun, bahkan belum menanggapi.
“Hal yang sebenarnya kami sampaikan pada saat demo kemarin adalah, kami masih menunggu 3 pimpinan untuk kembali ke tempat tugas untuk membahas aspirasi tersebut. Kami tidak pernah memberikan pernyataan bahwa kami mendukung untuk diteruskan ke Kejaksaan Tinggi,” terang Wonorengga
Pihaknya juga membantah keras isu yang menyatakan bahwa DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan Polres, Kepala Distrik, dan Kepala Kampung untuk mengawasi masalah tersebut. Kedua statement tersebut menurutnya sudah diplintir oleh oknum tertentu.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Puncak Jaya, Nelson Y. Yoman, bahwa berita tersebut tidak benar. Dalam surat pernyataannya ditegaskan sikap DPRD Puncak Jaya diantaranya tidak pernah mengemukakan berita-berita yang dipublikasikan tersebut, tidak pernah membahas tentang dana desa, tidak pernah menyetujui gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Papua, dan tidak pernah menyatakan bahwa akan membentuk panitia khusus untuk membahas tentang perkara yang diajukan oleh aspirasi masyarakat tersebut.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Puncak Jaya, Samuel Telenggen, juga menambahkan bahwa pihaknya berharap agar tidak ada lagi oknum-oknum tertentu yang menyebarkan berita-berita hoax terkait hal tersebut.
“Sebagai Lembaga DPRD di Kabupaten Puncak Jaya, kami tidak ingin lagi mengorbankan masyarakat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Kami tidak ingin masyarakat kembali berperang untuk ketiga kalinya. Kami berharap agar tidak ada lagi oknum-oknum yang menyebarkan berita-berita hoax,” demikian tutup Samuel. (Red-Humas PJ)
Ditemui awak media di ruang sidang DPRD, Mendi Wonorengga menegaskan bahwa pemberitaan di media, baik media online maupun TVRI Papua, sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh mereka pada saat itu.
Karenanya, dirinya mewakili DPRD Puncak Jaya memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut dan meminta masyarakat untuk tidak mempercayainya.
Wonorengga mengungkapkan kronologis sesungguhnya bahwa pada hari Jumat lalu, tanggal 27 Februari 2021, memang benar DPRD menerima aspirasi dari kelompok masyarakat, namun belum memberikan reaksi apa pun, bahkan belum menanggapi.
“Hal yang sebenarnya kami sampaikan pada saat demo kemarin adalah, kami masih menunggu 3 pimpinan untuk kembali ke tempat tugas untuk membahas aspirasi tersebut. Kami tidak pernah memberikan pernyataan bahwa kami mendukung untuk diteruskan ke Kejaksaan Tinggi,” terang Wonorengga
Pihaknya juga membantah keras isu yang menyatakan bahwa DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan Polres, Kepala Distrik, dan Kepala Kampung untuk mengawasi masalah tersebut. Kedua statement tersebut menurutnya sudah diplintir oleh oknum tertentu.
Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Puncak Jaya, Nelson Y. Yoman, bahwa berita tersebut tidak benar. Dalam surat pernyataannya ditegaskan sikap DPRD Puncak Jaya diantaranya tidak pernah mengemukakan berita-berita yang dipublikasikan tersebut, tidak pernah membahas tentang dana desa, tidak pernah menyetujui gelar perkara di Kejaksaan Tinggi Papua, dan tidak pernah menyatakan bahwa akan membentuk panitia khusus untuk membahas tentang perkara yang diajukan oleh aspirasi masyarakat tersebut.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Puncak Jaya, Samuel Telenggen, juga menambahkan bahwa pihaknya berharap agar tidak ada lagi oknum-oknum tertentu yang menyebarkan berita-berita hoax terkait hal tersebut.
“Sebagai Lembaga DPRD di Kabupaten Puncak Jaya, kami tidak ingin lagi mengorbankan masyarakat yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Kami tidak ingin masyarakat kembali berperang untuk ketiga kalinya. Kami berharap agar tidak ada lagi oknum-oknum yang menyebarkan berita-berita hoax,” demikian tutup Samuel. (Red-Humas PJ)
COMMENTS