Dilansir dari BBC News Indonesia, 1 Agustus 2019: Pemerintah Israel mengambil langkah yang jarang dilakukan di masa lalu, yaitu mengizin...
Dilansir dari BBC News Indonesia, 1 Agustus 2019: Pemerintah Israel mengambil langkah yang jarang dilakukan di masa lalu, yaitu mengizinkan pembangunan 700 rumah bagi warga Palestina di kawasan pendudukan Tepi Barat.
Namun izin ini dikeluarkan bersamaan dengan rencana pembangunan sekitar 6.000 rumah bagi warga Yahudi.
Belum bisa dipastikan, apakah izin ini untuk pembangunan rumah baru di masa mendatang atau ditujukan pada 700 rumah Palestina yang telah ada di kawasan yang dikenal 'Area C' di Tepi Barat—tempat desa-desa Palestina berdampingan dengan kawasan permukiman Israel dan dikendalikan Israel sepenuhnya.
Yang jelas, Otorita Palestina menentang keras pembangunan permukiman Yahudi atau pengendalian atas pembangunan rumah Palestina di Tepi Barat.
Mereka mengatakan keluarnya izin pembangunan rumah bagi warga Yahudi sama dengan "bukti mentalitas penjajahan Israel yang mengabaikan semua resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, hukum internasional, dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ditandatangani".
Berdasarkan hukum internasional, kawasan permukiman Israel di Tepi Barat tergolong ilegal. Namun, pemerintah Israel membantahnya.
Mengapa sekarang?
Langkah ini mengemuka menjelang kedatangan utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jared Kushner, yang tak lain menantu Trump sendiri.
Kushner berada di Yordania pada Rabu (31/07) dan segera bertolak ke Israel sebagai bagian dari rangkaian kunjungan ke Timur Tengah.
Kushner diutus dalam upaya Gedung Putih dalam memediasi kesepakatan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Ada spekulasi yang berkembang di media Israel bahwa pemberian izin pembangunan rumah warga Palestina di Tepi Barat sengaja diumumkan guna membantu Kushner membujuk negara-negara Arab datang ke pertemuan di AS.
Sebelumnya, pemerintahan Trump menempuh sejumlah aksi yang membuat Palestina meradang dan, di sisi lain, menggembirakan Israel.
Pada 2017, Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Langkah ini menjungkirbalikkan kebijakan resmi AS selama berpuluh tahun.
Tahun lalu, AS berhenti menggelontorkan dana untuk UNRWA—badan PBB yang sejak 1949 menyokong para pengungsi Palestina.
Kemudian pada Maret lalu, Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan di Suriah.
GETTY IMAGESMengapa permukiman menjadi masalah?
Permukiman menjadi salah satu masalah yang mengganjal dalam hubungan Israel-Palestina lantaran keberadaan permukiman membuat cita-cita Palestina mendirikan negara menjadi mustahil.
Israel telah menempatkan sekitar 400.000 warga Yahudi di berbagai permukiman di Tepi Barat, dan 200.000 lainnya di Jerusalem Timur.
Padahal, Palestina ingin mendirikan negara independen di Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Jalur Gaza.
Saat ini ada sekitar 2,5 juta orang Palestina yang bermukim di Tepi Barat.
Israel mengatakan Palestina menggunakan topik permukiman sebagai cara untuk menghindari perundingan damai secara langsung.
Negara itu menyebut bahwa topik permukiman bukanlah halangan untuk mencapai perdamaian dan bisa dirundingkan.
Perundingan damai antara Israel dan Palestina jalan di tempat sejak 2014, ketika upaya AS untuk menjadi penengah mencapai jalan buntu.
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49187430
COMMENTS